Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo-Gibran kini menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa dapur layanan pemenuhan gizi atau SPPG dikabarkan berhenti beroperasi karena masalah keuangan.
Salah satu penyedia katering MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku mengalami kerugian hampir Rp1 miliar karena belum menerima pembayaran dari yayasan pengelola MBG selama dua bulan.
Melihat kondisi ini, Perhimpunan BPR Milik Pemda (Perbamida) mendorong anggotanya—yakni BPR milik pemerintah daerah—untuk membantu pembiayaan program ini dengan menyalurkan kredit kepada pengusaha dapur SPPG. Menurut Perbamida, kredit ini bisa memperkuat rantai pasok MBG sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Kami melihat ini sebagai peluang yang bisa digarap pemda, apalagi ini program Pak Prabowo. Sudah seharusnya BPR milik daerah ikut menyukseskannya,” kata Sekjen Perbamida, Afandi Nugroho, dalam acara The Asian Post Best Regional Champion 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (16/5).
Afandi menjelaskan bahwa biaya untuk membangun satu SPPG cukup besar, sekitar Rp2 miliar. Biaya itu meliputi pembangunan dapur, pembelian alat masak, hingga kendaraan operasional. Namun, menurutnya, usaha ini cukup menjanjikan karena bisa balik modal dalam waktu kurang dari dua tahun.
“Kalau sewanya dihitung Rp2.000 per ompreng (porsi), dalam dua tahun modal sudah bisa kembali. Setelah itu bisa untung,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk menghitung kebutuhan SPPG di satu daerah, BPR bisa menggunakan patokan 25% dari total jumlah penduduk sebagai penerima manfaat MBG. Contohnya, di Kabupaten Jombang yang memiliki sekitar 1,3 juta penduduk, dibutuhkan sekitar 173 dapur SPPG.
“Bayangkan satu dapur saja butuh 1.200 butir telur per minggu, belum bahan makanan lainnya. Ini peluang besar bagi BPR dan pemerintah daerah untuk ambil bagian membangun ekonomi sekaligus mendukung program nasional,” pungkasnya.
Sumber: https://asianpost.id/
