JOMBANG – Kiprah PT BPR Bank Jombang Perseroda dalam mengembangkan bisnis dan memperkuat peran sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menarik perhatian DPRD Kabupaten Sragen. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja dalam rangka studi banding dari Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Kabupaten Sragen ke Bank Jombang, Selasa (10/11/2026).
Kunjungan yang berlangsung pukul 10.00 WIB di ruang rapat Bank Jombang tersebut menjadi momentum strategis untuk berbagi pengalaman, bertukar gagasan, serta menggali praktik pengelolaan BUMD, khususnya pada sektor lembaga keuangan daerah.
Rombongan DPRD Kabupaten Sragen melakukan studi banding untuk memperoleh masukan dan referensi terkait pengembangan BUMD, termasuk strategi penguatan kelembagaan, inovasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan bisnis, serta dukungan pemerintah daerah terhadap BUMD. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sragen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD.
Kehadiran rombongan DPRD Kabupaten Sragen disambut langsung oleh jajaran Direksi PT BPR Bank Jombang Perseroda bersama sejumlah pejabat eksekutif Bank Jombang. Dalam forum diskusi tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan BUMD, mulai dari tata kelola perusahaan, strategi pengembangan usaha, pemanfaatan teknologi informasi, hingga inovasi produk dan layanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah pentingnya dukungan pemerintah daerah, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif, dalam mendorong kemajuan BUMD. Dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, penguatan permodalan, serta pengawasan yang konstruktif. Di sisi lain, BUMD juga dituntut untuk dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Pengembangan Bank tentunya memerlukan dukungan permodalan yang memadai, selain menggunakan dana masyarakat juga perlu adanya setoran modal dari pemegang saham sebagai bentuk keinginan terus mengembangkan BUMD.
Pengelolaan BUMD yang sehat dan berkelanjutan perlu didukung oleh perencanaan bisnis yang terukur, target kinerja yang jelas, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, keberadaan BUMD dapat memberikan manfaat nyata, baik melalui peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan layanan publik, maupun penguatan perekonomian masyarakat.
Sebagai lembaga keuangan milik daerah, Bank Jombang memiliki pengalaman dalam mengembangkan bisnis perbankan daerah sekaligus menjalankan fungsi intermediasi keuangan melalui penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengalaman tersebut menjadi referensi yang relevan bagi DPRD Kabupaten Sragen dalam merumuskan kebijakan pengembangan BUMD. Penguatan BUMD tidak cukup hanya melalui penyertaan modal, tetapi juga harus disertai strategi bisnis yang tepat, inovasi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing perusahaan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi dan pertukaran pengetahuan antardaerah dalam mendorong BUMD yang profesional, inovatif, kompetitif, dan berdaya saing.
Kunjungan studi banding ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan terhadap pengalaman dan praktik pengelolaan Bank Jombang. Ke depan, Bank Jombang berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah, mitra strategis pemerintah daerah, serta lembaga keuangan yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
