OJK & BI Dorong Sengketa Keuangan Diselesaikan Lewat LAPS-SK, Nah Apa Itu?

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (16/11). Langkah ini memungkinkan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (SJK) di luar mekanisme pengadilan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono, menjelaskan pelibatan LAPS dalam sengketa SJK perlu didorong untuk menangani permasalahan konsumen secara adil. Sebelumnya, posisi LAPS berada terpisah dari aktivitas SJK, kemudian berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), LAPS menjadi bagian dari sistem keuangan.

“Ini kalau semua permasalahan perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh Internal Dispute Resolution (IDR) bapak/ibu sekalian akan masuk semuanya ke LAPS. Jadi proses di LAPS itu, yang pertama adalah harus terlebih dahulu ditangani oleh IDR-nya bapak/ibu sekalian Internal Dispute Resolution,” ungkap ungkap Dicky dalam sambutannya dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Ke depan, Dicky mengatakan penyelesaian sengketa tersebut harus terlebih dahulu melalui LAPS sebelum menempuh jalur pengadilan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi perkara perdata di sektor jasa keuangan yang masuk ke pengadilan.

“Kalau yang lalu Internal Dispute Resolution tidak bisa sepakat konsumen dan bapak/ibu sekalian mungkin bisa langsung ke pengadilan, tapi sekarang ini pengadilan bilang ke OJK, OJK tolong kurangi permasalahan perdata dari industri jasa keuangan yang masuk pengadilan, selesaikan terlebih dahulu di LAPS,” jelasnya.

Dicky menambahkan, proses penyelesaian sengketa di LAPS akan melibatkan mediator, arbiter, dan adjudikator independen yang tersertifikasi sertifikasi dan memiliki standar kompetensi memadai. Dalam hal ini, LAPS berperan sebagai fasilitator untuk memastikan proses penyelesaian berjalan profesional.

“Prosesnya akan dilakukan penyelesaiannya oleh mediator, arbiter dan juga adjudikator yang independen. LPAS hanya sebagai fasilitator dalam prosesnya. Mediator, arbiter dan adjudikator ini tentu dengan sertifikasi dengan standar yang baik untuk memberikan keadilan dan rasa kenyamanan bagi kita semua,” pungkasnya.

Sumber: finance.detik.com/

Related Posts

11

Nov
Berita

Kiprah Bank Jombang Menarik Perhatian DPRD Sragen, Jadi Inspirasi Pengembangan BUMD

JOMBANG – Kiprah PT BPR Bank Jombang Perseroda dalam mengembangkan bisnis dan memperkuat peran sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menarik perhatian DPRD Kabupaten Sragen. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja dalam rangka studi banding dari Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Kabupaten Sragen ke Bank Jombang, Selasa (10/11/2026). Kunjungan yang berlangsung pukul 10.00 WIB di ruang rapat […]