Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK, Begini Penjelasan Sri Mulyani!

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau Omnibus Law Keuangan, nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan seraya menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak terlepas dari rencana revitalisasi peran BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. “Maka istilah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat diganti menjadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU tersebut,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jumat (9/12/2022).

Menurut draf terbaru Omnibus Law Keuangan per tanggal 8 Desember 2022, pasal 1 bagian kedua tentang perbankan menyebutkan Bank Perekonomian Rakyat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya, Bank Perekonomian Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

Kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat meliputi, antara lain, menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, dan menjalankan kegiatan usaha penukaran valuta asing atau valas seperti bank umum. Adapun perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dilakukan paling lama dua tahun, terhitung sejak RUU tersebut diundangkan.

Sri Mulyani menambahkan bahwa dalam RUU tersebut, tata kelola perbankan dan perbankan syariah sebagai sektor dominan di dalam keuangan Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong daya saing di tingkat regional. “Termasuk melalui percepatan konsolidasi dan pengaturan dampak digitalisasi terhadap bisnis perbankan,” tutur Menteri Keuangan. Menurutnya, Indonesia perlu mengejar ketertinggalan di tingkat regional dan untuk mendapatkan dampak yang masif. Selain itu, reformasi di di bidang tata kelola dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penataan regulasi industri keuangan hingga penegakan hukum.

Related Posts

20

Jun
Berita

Kunjungan BPR Dana Amanah ke Bank Jombang Guna Meningkatkan Inovasi Keuangan

Pada hari Rabu, 20 Juni 2024, PT BPR Dana Amanah Perseroda melakukan kunjungan studi ke Kantor Pusat Bank Jombang yang bertujuan untuk studi tiru beberapa produk keunggulan yang di implementasikan oleh Bank Jombang. Turut menyambut dari Bank Jombang yakni Bapak M Nashrulloh, SE. M.Si selaku anggota Komisaris serta beberapa pejabat dari Bank Jombang lainnya, Sedangkan hadir dari […]

07

Jun
Berita

Jadi Kebanggaan Bank Jombang, Suhariani Raih Penghargaan The Most Outstanding Woman 2024

Menjadi satu dari 500 perempuan inspiratif Indonesia, Direktur Kepatuhan Bank Jombang, SUhariani, SE berhasil meraih Penghargaan The Most Outstanding Woman 2024 yang digelar Infobank Media Group di Bali. Pada malam Apresiasi Infobank The Most Outstanding Woman 2024 in Financial Sector & State Owned Enterprise Infobank Media Group memberikan apresiasi kepada sejumlah perempuan inspiratif. Acara dihadiri sejumlah perempuan[…]